Hari 1: Top 5 Berita Hukum Hari Ini 📰 Kamis, 7 Agustus 2025

1. Prabowo bebaskan narapidana via amnesti.
2. MK batasi lapor kasus pencemaran nama baik oleh lembaga.
3. Jaksa Agung x Operator: perjanjian penyadapan massal.
4. DPR sahkan revisi kontroversial UU TNI.
5. Amnesty International kecam pemerintah kekang kebebasan berpendapat.

Apa dampaknya buat kita sebagai warga digital?

Salam #MasBro #MbakBro

Top5 Berita

Berikut penjelasannya:

1/5 Prabowo bebaskan narapidana via amnesti

Prabowo mulai bebasin ribuan narapidana, termasuk tokoh politik & mantan menteri, melalui rencana amnesti & abolisi untuk memperkuat persatuan nasional menjelang HUT RI.

2/5 MK batasi lapor kasus pencemaran nama baik oleh lembaga

Mahkamah Konstitusi batasi ruang pelaporan pencemaran nama baik, melarang pemerintah/perusahaan menggugat atas dasar pasal ITE.

Jadi hanya individu yang difitnah aja yang boleh ngajuin tuntutan.

3/5 Jaksa Agung x Operator: perjanjian penyadapan massal

Jaksa Agung tandatangani nota kesepahaman dengan operator telekomunikasi untuk mempermudah penyadapan.

Tapi memicu kekhawatiran aktivis soal risiko pengawasan massal dan pelanggaran privasi.

4/5 DPR sahkan revisi kontroversial UU TNI

DPR sahkan UU yang memperluas peran militer dalam jabatan sipil, termasuk di Kejaksaan dan BNPT, yang memicu kritik keras bahwa Indonesia mulai mengulang masa dwifungsi TNI era Orde Baru.

5/5 Amnesty International kecam pemerintah kekang kebebasan berpendapat

Amnesty International kritik keras tindakan represif terhadap demonstran dan jurnalis, termasuk penggunaan spyware dan pembatasan kebebasan publik di tengah protes menentang RUU Pemilu.

Like kalo kau suka format ringkas ini.
Share ke yang perlu tau.

Ini adalah daily post sebagai bentuk promosi untuk Konsultasi 1on1↗️

Aku Bolmer, #ProblemSolver🧠
Lawyer⚖️ Digital Marketer📲
16++ tahun bantuin 2700+ temen dan entrepreneur selesaiin masalah.

Sumber Lengkap:

1/5 Pembebasan Narapidana via Amnesti

1. AP News – Presiden mulai membebaskan ratusan narapidana
2. Reuters – Prabowo beri abolisi kepada tokoh politik
3. Wikipedia – Jakarta Fairmont Hotel Occupation 2025
4. ICTJ.org – Justice & Accountability: amnesti dan represi
5. Westlaw – Opini hukum tentang clemency di Indonesia
6. HRW – Analisis HAM pada amnesti politik
7. Kompas – Laporan nasional tentang reaksi terhadap amnesti
8. Tempo – Perspektif media terhadap langkah amnesti
9. CNN Indonesia – Reaksi masyarakat sipil dan LSM
10. VOI.id – Liputan lokal atas pembebasan narapidana
11. Okezone – Artikel feature hukum terkait amnesti
12. Metrotvnews – Editorial dan opini soal amnesti
13. Amnesty.org – Pembahasan isu amnesti dan keadilan
14. DW Indonesia – Penelaahan hubungan politik & hukum
15. BBC Indonesia – Reaksi global atas kebijakan amnesti

2/5 Larangan Lembaga Gugat Pencemaran Nama Baik

16. Reuters – Larangan tuntutan pencemaran oleh pemerintah/lembaga
17. Komnas HAM – Sikap atas perubahan hukum ITE
18. Pengamat Hukum – Opini akademik atas pembatasan litigasi lembaga
19. Media nasional – Diskusi peran lembaga vs individu dalam pencemaran
20. Hukumonline – Artikel legal tentang implikasi keputusan MK
21. Supreme Court Records – Putusan resmi Mahkamah Konstitusi
22. VOI.id – Analisis publik atas dampaknya terhadap kebebasan berpendapat
23. Okezone – Liputan kasus terkait pasal ITE
24. Tempo – Pandangan pakar hukum dan perundang-undangan
25. Amnesty International – Reaksi atas pembatasan lembaga

3/5 Nota Penyadapan oleh Kejaksaan Agung

26. Reuters – Nota kesepahaman penyadapan dengan operator telekomunikasi
27. VOI.id – Laporan lokal mengenai penyadapan digital
28. Komnas HAM – Pernyataan mengenai privasi dan penyadapan
29. LBH Jakarta – Pendapat hukum tentang batas penyadapan
30. Human Rights Watch – Kajian hak asasi privasi
31. Tempo – Investigasi media tentang praktik wiretapping
32. Okezone – Artikel fitur penyadapan dan implementasinya
33. Amnesty.org – Diskusi restriktivitas pengawasan negara
34. Kompas – Survei publik atas persepsi penyadapan
35. Wikipedia – Overview penyadapan dalam hukum Indonesia

4/5 UU Militer & Jabatan Sipil

36. AP News – Pengesahan UU perluasan peran militer
37. The Guardian – Liputan internasional tentang UU militer kontroversial
38. DW Indonesia – Kekhawatiran tentang dwifungsi TNI baru
39. Wikipedia – Konteks demo 2025 dan UU militer
40. Human Rights Watch – Ulasan risiko bagi kontrol sipil
41. Kompas – Analisis dampak UU TNI pada institusi sipil
42. Tirto – Tulisan akademis tentang kembalinya fungsi militer sipil
43. Tempo – Opini jurnalis tentang UU dan demokrasi
44. Amnesty International – Kekhawatiran atas otoritarianisme meningkat
45. BBC Indonesia – Diskusi dukungan dan kritik global

5/5 Represi & Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

46. AP News – Amnesty kecam penindasan terhadap demonstran & jurnalis
47. Amnesty.org – Laporan HAM dan kebebasan sipil di Indonesia
48. Human Rights Watch – Dokumentasi pelanggaran represi
49. KontraS – Data tahunan pelanggaran HAM
50. BBC Indonesia – Laporan sensor terhadap jurnalis dan aktivis
51. The Diplomat – Ruang sipil yang menyempit di Asia Tenggara
52. Tempo – Kasus spyware terhadap aktivis
53. Opini Media – Editorial tentang kebebasan berpendapat (contoh)
54. Komnas Perempuan – Perspektif gender dalam represi hukum
55. VOI.id – Cerita individu yang terdampak represi
56. Kompas – Rekonsiliasi hukum vs kebebasan media
57. CNN Indonesia – Reaksi KBRI dan otoritas atas pembungkaman
58. Pengamat HAM – Wawancara tren represi era digital
59. Wikipedia – Peristiwa besar terkait represi 2025
60. DW Indonesia – Fokus Eropa atas pengekangan kebebasan
61. Komnas HAM – Kajian hak untuk berdemonstrasi

---