Salam #MasBro #MbakBro
| Keterangan | |
| Ditetapkan | : 23 Agustus 2017 |
| Diundangkan | : 23 Agustus 2017 |
| Berlaku | : 23 Agustus 2017 |
| Jumlah | : 4 halaman |
| Unduh UU dan Penjelasan | |
| Status | : Belum Diubah/Dicabut : Menetapkan PERPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan |
| Sumber | : LN.2017/NO.190, TLN NO.6112, LL KEMENKUMHAM : 4 HLM. |
| Tema | : |
| Uji Materi Mahkamah Konstitusi | : Belum ada data |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Morowali pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Morowali, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah; c. bahwa pembentukan Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
- Kabupaten Morowali adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan jo. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Morowali Utara. BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Morowali Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Pasal 3 (1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Petasia; b. Kecamatan Petasia Timur; c. Kecamatan Lembo Raya; d. Kecamatan Lembo; e. Kecamatan Mori Atas; f. Kecamatan Mori Utara; g. Kecamatan Soyo Jaya;
- Kecamatan Bungku Utara; dan i. Kecamatan Mamosalato. (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 4 Dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Morowali dikurangi dengan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Bagian Ketiga Batas Wilayah Pasal 5 (1) Kabupaten Morowali Utara mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo UnaUna; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, dan Laut Banda; c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha, Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kancu’u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titiktitik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini. (3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Morowali Utara secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Morowali Utara. Pasal 6 (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya. Bagian Keempat Ibu Kota Pasal 7 Ibu Kota Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonodale Kecamatan Petasia
BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 8 Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Morowali Utara mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah Pasal 9 Peresmian Kabupaten Morowali Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pasal 10 (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Morowali Utara.
(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tengah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tengah untuk melantik Penjabat Bupati Morowali Utara. (5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Gubernur Sulawesi Tengah melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Morowali Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pasal 12 (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Morowali Utara paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan. Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 13 (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
BAB V PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN Pasal 14 (1) Bupati Morowali bersama Penjabat Bupati Morowali Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Bupati Morowali. (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara. (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara. (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Morowali Utara. (5) Gubernur Sulawesi Tengah mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Morowali Utara. (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. barang milik Kabupaten Morowali yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;
- Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Morowali yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Morowali Utara; c. utang piutang Kabupaten Morowali yang kegunaannya untuk Kabupaten Morowali Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Morowali Utara; dan d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Morowali Utara. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Morowali, Gubernur Sulawesi Tengah selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun. (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Menteri Dalam Negeri. BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 15 (1) Kabupaten Morowali Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 (1) Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Morowali Utara pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Morowali Utara pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara. (4) Apabila Kabupaten Morowali tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Morowali untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. (5) Apabila Provinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. (6) Penjabat Bupati Morowali Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Morowali.
(7) Penjabat Bupati Morowali Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Pasal 17 Penjabat Bupati Morowali Utara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII PEMBINAAN Pasal 18 (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Morowali Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan. (2) Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Morowali Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 20 Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Morowali Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH I. UMUM Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah ±61.841,29 km2 dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±2.935.343 jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Morowali yang mempunyai luas wilayah ±13.041,32 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±236.534 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan dan 258 (dua ratus lima puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan Kabupaten Morowali Utara adalah terlahir dari aspirasi masyarakat dan secara administrasi telah bergulir sejak tahun 2003. Alasan pembentukan Kabupaten Morowali Utara merupakan korban dari UndangUndang Nomor 51 Tahun 1999 yang bersifat ambigu sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat dan menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi dalam masyarakat. Sejarah perjuangan melahirkan Kabupaten Morowali tumbuh sejak lama dengan dicetuskan melalui kemauan politik resolusi DPRD/GR Propinsi Sulawesi Tengah No.1/DPRD/1966, yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Daerah Otonom Tingkat II, salah satunya adalah Kabupaten Morowali yang saat itu disebut wilayah Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku. Kabupaten Morowali Utara merupakan wilayah yang didiami oleh mayoritas Suku Mori yang tergolong kelompok majemuk dan multikultur. Menurut Albert C. Kruyt (“het Lanschap Mori”) mengklasifikasi penduduk Kerajaan Mori terdiri dari penduduk pribumi, yaitu mereka yang telah lama menetap dan menjadi warga Kerajaan Mori yang terbagi lagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu orang Mori asli, penduduk bukan orang Mori, dan penduduk asli bukan orang Mori (suku-suku lain) yang mendiami wilayah kerajaan dan penduduk suku-suku yang berasal dari daerah lain dan sejak berabad-abad melakukan eksodus dan menetap di wilayah Kerajaan Mori. Dengan berakhirnya perang dunia ke II, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Mori dan Bungku sebagai bagian dari wilayah pemerintahan langsung (Government gebied) dan digabungkan pada wilayah pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (Government van Celebes en Onderhoorigheden) yang pusat pemerintahannya di Makassar. Selanjutnya bekas Kerajaan Mori dan Bungku sebagai daerah swapraja yang masing-masing berkedudukan di Kolonodale dan Bungku. Daerah Swapraja Mori dibagi 4 (empat) distrik yaitu Distrik Ngusumbatu, Distrik Sampalowo, Distrik Kangua dan Distrik Soyo yang kepala pemerintahannya disebut kepala distrik. Pada tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintah dan menghasilkan keputusan pada tahun 1942 bahwa wilayah Swapraja Mori dijadikan 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Tomata berpusat di Tomata, Distrik Ngusumbatu berpusat di Tinompo, dan Distrik Petasia berpusat di Kolonodale. Seluruh wilayah permukiman penduduk Suku Mori, wilayah Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamasalato yang menyatakan aspirasi dan pernyataan sikap sebagai yang dahulu sebagai eks daerah Swapraja Bungku kini berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Morowali Utara. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana pemerintahan yang sudah sangat lengkap terbangun di wilayah Morowali Utara sehingga dapat dipastikan apabila terbentuk pelayanan pada masyarakat akan langsung dilakukan tanpa harus membebani APBD dengan pembangunan gedung pemerintahan. Sarana prasarana pemerintahan yang sudah tersedia di Kabupaten Morowali Utara di antaranya, kantor bupati, kantor DPRD kabupaten, kantor dinas-dinas, rumah jabatan pimpinan pemerintahan kabupaten, kantor kejaksaan, rumah tahanan, kantor syahbandar, kantor bea cukai, kantor TNI/Polri, serta fasilitas pelayanan umum yakni pelabuhan, kesehatan umum, depot Pertamina, telekomunikasi, kelistrikan, perbankan, dan PDAM.
Sumber kekayaan alam yang besar di wilayah Morowali sehingga dapat dipastikan Morowali Utara dapat membiayai APBD tanpa membebani Kabupaten Morowali. Kesanggupan Kabupaten Morowali Utara dalam pembiayaan daerah berdasarkan potensi kekayaan alam yang meliputi nikel, minyak, gas, marmer, perkebunan karet dan kelapa sawit, sektor pertanian, perikanan dan perdagangan. Selain itu Ibu Kota Morowali Utara di Kolonodale adalah satu-satunya kota administratif bentukan Belanda yang belum jadi ibu kota kabupaten di Indonesia. Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam: a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 10/KEP/DPRD/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali tentang pembentukan atau Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten; b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14/DPRD/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Usul Pembentukan Kabupaten Morowali Utara; c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 170/075/IV/DPRD/2008 tanggal 2 April 2008 perihal Penegasan Keputusan tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Pemekaran; d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 03/Kep/IV/DPRD/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Kesanggupan Dukungan Dana kepada Calon Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah; e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05/DPRD/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan kepada Calon Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah; f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 05/Kep/VIII/DPRD/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Morowali Utara; g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6/Kep/VIII/DPRD/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Morowali Utara; h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 2/KEP/VIII/DPRD/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Morowali Utara; i. Keputusan Bupati Morowali Nomor 126/SK.0420/UM/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang penetapan Wilayah pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten;
- Keputusan Bupati Morowali Nomor 125/0032/Umum/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Penetapan pembagian wilayah pemekaran kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten; k. Keputusan Bupati Morowali Nomor 126/0425/Umum/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal pemekaran Kabupaten Morowali; l. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang persetujuan nama calon kabupaten; m. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten; n. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 126/SK.0420/UM/2006, tanggal 14 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten; o. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK/026/BPT/2008, tanggal 29 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru (min 2 th berturutturut sejak diresmikan); p. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana untuk PILKADA Pertama Kali di Daerah Otonom Baru; q. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah berupa barang bergerak/tidak bergerak, personel, dokumen, dan hutang piutang kpd Daerah Otonom Baru; r. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0187/Hukum/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran kepada Daerah Otonom Baru; s. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 05/DPRD/2009, tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten, Cakupan Wilayah, dan Ibukota calon Kabupaten; t. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06/DPRD/2009, tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru (min 2 th berturut-turut sejak diresmikan); u. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06/DPRD/2009, tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana untuk PILKADA Pertama Kali di Daerah Otonom Baru; v. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14/DPRD/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Persetujuan Aset Provinsi (sarana prasarana utk perkantoran dan pelayanan publik di wilayah Daerah Otonom Baru);
- Keputusan Gubernur Nomor : 135/478/ROPEM-G.ST/2008, tanggal 17 Desember 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten, Cakupan Wilayah, dan Ibukota Calon Kabupaten; x. Keputusan Gubernur Nomor 125/0276/Ro.Adm.Pem tanggal 28 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru (min 2 th berturut-turut sejak diresmikan); y. Keputusan Gubernur Nomor : 135/478/ROPEM-G.ST/2008, tanggal 17 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana untuk PILKADA Pertama Kali di Daerah Otonom Baru; dan z. Keputusan Gubernur Nomor : 135.72/324/Ropem-G-ST/2008, tanggal 29 Agustus 2008 tentang Persetujuan Memindahkan Personel dari Provinsi ke Daerah Otonom Baru. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Morowali Utara. Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato. Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ±10.004,28 km2 dengan jumlah penduduk ±92.766 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 125 (seratus dua puluh lima) desa/kelurahan. Dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Morowali Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Petasia adalah Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahontula, Kelurahan Bahoue, Desa Ganda Ganda, Desa Koya, Desa Gililana, Desa Tanauge, Desa Korolaki, Desa Korololama, Desa Koromatantu, Desa Mondowe, Desa Maralee, Desa Tiu, Desa Togomulyo, Desa Tontowea, Desa Sampalowo, Desa Onepute, Desa Moleono, Desa Ulu Laa, dan Desa Tadaku Jaya. Huruf b Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Petasia Timur adalah Desa Bunta, Desa Tompira, Desa Bungintimbe, Desa Towara, Desa Malino, Desa Mohoni, Desa Polewali, Desa Bimor Jaya, Desa Molores, Desa Keuno, Desa Towara Pantai, dan Desa Peboa. Huruf c Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lembo Raya adalah Desa Dalupo Karya, Desa Po’ono, Desa Petumbea, Desa Ronta, Desa Pontangoa, Desa Jamur Jaya, Desa Pa’awaru, Desa Lembobelala, Desa Bintangor Mukti, dan Desa Mandula. Huruf d Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lembo adalah Desa Beteleme, Desa Uluanso, Desa Mora, Desa Waraa, Desa Tingkeao, Desa Wawopada, Desa Koro Walelo, Desa Tinompo, Desa Kumpi, Desa Korompeli, Desa Lemboroma, Desa Korowou, Desa Lembo Baru, dan Desa Korobonde. Huruf e Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mori Atas adalah Desa Tomata, Desa Londi, Desa Taende, Desa Ensa, Desa Kolaka, Desa Peonea, Desa Lanumor, Desa Gontara, Desa Lee, Desa Saemba, Desa Kasingoli, Desa Tomui Karya, Desa Saemba Walati, dan Desa Pambarea.
Huruf f Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mori Utara adalah Desa Era, Desa Peleru, Desa Tamonjengi, Desa Mayumba, Desa Tiwa’a, Desa Lembontonara, Desa Tabarano, dan Desa Wawondula. Huruf g Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Soyo Jaya adalah Desa Lembasumara, Desa Sumara Jaya, Desa Tambayoli, Desa Malino, Desa Panca Makmur, Desa Tamainusi, Desa Bau, Desa Malino Jaya, Desa Toddopuli Uebangke, dan Desa Tandoyondo. Huruf h Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bungku Utara adalah Desa Baturube, Desa Tamungkubae, Desa Posangke, Desa Taronggo, Desa Ueruru, Desa Uewajo, Desa Tirongan Bawah, Desa Tirongan Atas, Desa Siliti, Desa Lemo, Desa Salubiro, Desa Uemasi, Desa Opo, Desa Tanakuraya, Desa Tambarobone, Desa Womparigi, Desa Boba, Desa Kalombang, Desa Tokonanaka, Desa Matube, Desa Salubiro, Desa Lemowalia, dan Desa Uempanapa. Huruf i Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mamosalato adalah Desa Pandauke, Desa Kolo Bawah, Desa Kolo Atas, Desa Momo, Desa Tanangaya, Desa Uepaku, Desa Lijo, Desa Tanasumpu, Desa Parangisi, Desa Girimulya, Desa Winangabino, Desa Tambale, Desa Sea, dan Desa Manyoe. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Yang dimaksud wilayah Kabupaten Morowali setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara adalah mencakup wilayah Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, dan Kecamatan Wita Ponda. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:200.000. Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Wakil Bupati Morowali, Bupati Poso, Bupati Tojo Una Una, Bupati Banggai, Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kabupaten Morowali Utara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penjabat Bupati Morowali Utara diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan pertimbangan Bupati Morowali.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 11 Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Morowali Utara untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Morowali dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara. Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Morowali yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Morowali Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama. Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Morowali Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan memberikan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK/026/BPT/2008 tanggal 29 Maret 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2/KEP/VIII/DPRD/2010 tanggal 2 Agustus 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0187/Hukum/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2/KEP/VIII/DPRD/2010 tanggal 2 Agustus 2010. Ayat (2) Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/478/ROPEM-G.ST/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/DPRD/2009 tanggal 3 Pebruari 2009, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/478/ROPEM-G.ST/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/DPRD/2009 tanggal 3 Pebruari 2009. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru. Ayat (5) Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5414
…
Sering ditanya …
>>
Peraturan yang terkait
UU Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro >> Unduh
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur >> Unduh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur >> Unduh
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat >> Unduh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah >> Unduh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara >> Unduh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi >> Sumatera Selatan Unduh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara >> Unduh
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme >> Unduh
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Rotterdam Convention on The Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) >> Unduh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol, Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) >> Unduh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah >> Unduh
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara >> Unduh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat >> Unduh
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 >> Unduh
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan >> Unduh
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan >> Unduh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan >> Unduh
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani >> Unduh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran >> Unduh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan >> Unduh
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 >> Unduh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 >> Unduh
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan >> Unduh
Bidang Peraturan lainnya …
UU 1946-2019
Corona
Google mesin mencarinya
kekitaan adalah sumbernya
Disini #MasBro #MbakBro bisa meminta dicariin informasi apapun … hmm yang positif
Silahkan ngobrol sama kita ya.
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Sumber tulisan
hukumonline.com dibaca 18:27 WIB pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020
peraturan.bpk.go.id dibaca 18:27 WIB pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020
Kata kunci yang sering dicari …
, ,
Undang-Undang, UU, Undang-Undang Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan,
