Pemerintah terus menggodok agenda program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II untuk diimplementasikan pada tahun depan. Program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak (WP) sekaligus menjadi sumber untuk meningkatkan penerimaan negara. Demikian materi paparan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Ke uangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Na sional (Bappenas), dan Bank Indonesia (BI) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin (31/5). Dalam paparan itu disebutkan, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua program. Program ini menjadi salah satu dari beberapa pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan.

Program pertama, pembayaran pajak penghasilan (PPh) dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi pengampunan pajak, atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak (tax amnesty). Kedua, pembayaran PPh dengan tarif normal, atas pengung kapan harta yang belum di laporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) Tahun Pajak 2019. Pembayaran PPh pada kedua skema.

#TaxAmnesty #Pajak #SriMulyani #InvestorDaily #Berita #BeritaTerkini #InstaNews #News #Info #Indonesia #Viral #NewsUpdate #BeritaSatu