Site icon #MENULISdapatuang

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi

Salam #MasBro #MbakBro

Berikut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi


GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA
DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020;

b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan untuk menekan penyebaran Covid-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia hun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

  7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19);

  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

  13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9. A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

<

p style=”text-align: center;”>MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
  3. Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut Wilayah Bodebek adalah Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi.
  4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi.
  5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
  6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten/Kota Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di Wilayah Bodebek. 
  7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
  8. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
  9. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
  10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Bodebek.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. pelaksanaan PSBB;
b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
c. sumber daya penanganan Covid-19;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e. sanksi.

BAB II 
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 
Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3
(1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, diberlakukan PSBB di wilayah Bodebek.

(2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Bodebek.

(3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS); dan
b. menggunakan masker di luar rumah.

(4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan sosial dan budaya; dan
f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

(5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Wali Kota.

(6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau 
Institusi Pendidikan 

Pasal 4
(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.

(3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

(4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Wali Kota.

Pasal 5
(1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
a. lembaga pendidikan tinggi;
b. lembaga pelatihan;
c. lembaga penelitian,
d. lembaga pembinaan; dan
e. lembaga

(2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

(3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 6
(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7
(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

(2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

(3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
c. mengatur jam kerja;
d. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran; dan
e. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran.

(4) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 8
(1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Daerah di wilayah Bodebek;
c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:

  1. kesehatan;
  2. bahan pangan/makanan/minuman;
  3. energi;
  4. komunikasi dan teknologi informasi;
  5. keuangan;
  6. logistik; 7
  7. perhotelan;
  8. konstruksi;
  9. industri strategis;
  10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  11. kebutuhan sehari-hari.

d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

  1. penderita tekanan darah tinggi;
  2. pengidap penyakit jantung;
  3. pengidap diabetes;
  4. penderita penyakit paru-paru;
  5. penderita kanker;
  6. ibu hamil; dan
  7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja, meliputi:

  1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
  5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
  7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  8. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
  10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:

a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Covid-19 telah selesai.

(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);
c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, deman, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:

  1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
  2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek,
  4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan
  9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(6) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9
(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

(3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing).

(4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 10
(1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah;
b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing; dan c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.

(2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 11
(1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah terbatas di tempat atau fasilitas umum.

(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

(3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

(4) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
a. bahan pangan/makanan/minuman;
b. energi;
c. komunikasi dan teknologi informasi;
d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
e. logistik.

(2)Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. penyediaan barang retail di:

  1. pasar rakyat;
  2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
  3. toko/warung kelontong. b. jasa binatu (laundry).

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
h. dan melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 13
(1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.

(2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya 

Pasal 14
(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik; dan
e. budaya.

Pasal 15
(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), untuk kegiatan:
a. khitan;
b. pernikahan; dan
c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.

2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
c. menggunakan masker;
d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
c. menggunakan masker;
d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan di rumah duka;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
c. menggunakan masker; dan
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(5) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunakan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang 

Pasal 16
(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
a. pemenuhan kebutuhan pokok;
b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

(2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
a. kendaraan bermotor pribadi;
b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
c. angkutan perkeretaapian; dan
d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

(3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.

(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

(6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

(7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. membatasi jumlah orang maksimal 50%( lima puluh persen) dari kapasitas angkutan; b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau instansi terkait;
c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
d. menggunakan masker;
e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
g. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(8) Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
a. aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan;
c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

(9) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing); dan
c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadual operasi kapal.

(10) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III 
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA 
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

Pasal 17
Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
c. aktivitas Gugus Tugas Pusat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB 
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban 

Pasal 18
(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Bodebek mempunyai hak yang sama untuk:
a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid 19;
d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutipetunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Pasal 19
(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Bodebek wajib:
a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

(2) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:
a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.

(2) Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan penerima Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

BAB V 
SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19)

Pasal 22
(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Bodebek, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. dukungan sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana;
c. data dan informasi;
d. bantuan pembiayaan; dan
e. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24
(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan Covid-19.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
b. jumlah kasus; dan
c. sebaran kasus.

Pasal 25
(1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.

(2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII
SANKSI

Pasal 26
Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2020
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 27


Peraturan yang terkait
UU
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan: >> unduh
Kepres
2. Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran Corona Virus Sebagai Bencana Nasional: >> Unduh
KepMen
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239 Tentang PSBB DKI Jakarta; >> Unduh
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi; >> Unduh
5. Pembatasan Pada Kendaraan Pribadi dan Umum; >> Unduh
6. Penetapan PSBB Versi Kepolisian; >> Unduh
PerMen
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB; >> Unduh
PerGub
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB; >> Unduh
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi; >> Unduh
Lembaga
10. OJK Update No. 09-SPI/2020 Tentang PSBB; >> Unduh

Ada juga yang nanya
KepMen Kesehatan 01 Tahun 2020 Tentang Corona, Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSSB, Provinsi Dki Jakarta, Corona Virus Disease 2019, COVID-19, Peraturan Gubernur, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran Corona Virus Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Gubernur, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi

Google mesin mencarinya
kekitaan adalah sumbernya
Disini #MasBro #MbakBro bisa meminta dicariin informasi apapun … hmm yang positif
Silahkan ngobrol sama kita ya.

Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.

Sumber tulisan
corona.jakarta.go.id dibaca 18:00 WIB pada hari Rabu tanggal 08 April 2020
kemkes.go.id dibaca 18:00 WIB pada hari Rabu tanggal 08 April 2020