Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional

Salam #MasBro #MbakBro

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua
Ditetapkan : 29 April 2020
Berlaku : 30 April 2020
Status : Belum Diubah/Dicabut
Status Dasar Hukum : Telah Diubah/Dicabut

---

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 22/5/PBI/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK 

BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

berdampak terhadap perekonomian domestik sehingga 

sebagai langkah antisipatif, Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan; 

1. bahwa terkait kebijakan stabilitas sistem keuangan, Bank 

Indonesia selaku salah satu otoritas sistem keuangan 

diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman 

likuiditas jangka pendek kepada bank dengan 

mempertimbangkan penilaian dari Otoritas Jasa 

Keuangan; 

–2- 

1. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam 

pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank umum 

konvensional dengan mempertimbangkan penilaian dari 

Otoritas Jasa Keuangan dan pengaturan agunan aset 

kredit dan/atau aset pembiayaan yang akan dijaminkan 

kepada Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka 

Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman 

Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional 

perlu dilakukan penyesuaian; 

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang 

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum 

Konvensional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4962); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5872); 

–3- 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang 

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum 

Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6044) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman 

Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6281); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 

19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA 

PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek 

bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6044) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek 

–4- 

bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6281) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah dan ayat (2) 

huruf b Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka 

Pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada 

Bank Indonesia. 

(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

memperoleh PLJP dengan memenuhi persyaratan: 

1. mendapatkan penilaian dari OJK mengenai 

pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas 

dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh 

PLJP; 

1. dihapus; 
2. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai 

jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia ini; dan 

1. diperkirakan mampu untuk mengembalikan 

PLJP. 

(3) Bank mengajukan plafon PLJP berdasarkan 

perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai 

dengan Bank memenuhi GWM. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bank 

untuk memperoleh PLJP diatur dalam Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur. 

2. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 3 diubah dan penjelasan 

ayat (7) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam 

–5- 

penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 

c berupa: 

1. surat berharga; 
2. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang 

dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank; 

1. Aset Kredit; dan/atau 
2. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam 

pembukuan UUS dari Bank. 

(2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa: 

1. SBI; 
2. SDBI; 
3. SukBI; 
4. SBN; dan/atau 
5. surat berharga yang diterbitkan oleh badan 

hukum lain yang memenuhi persyaratan: 

1. memiliki peringkat paling rendah peringkat 

investasi; 

2. aktif diperdagangkan; dan 
3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

(3) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b berupa: 

1. SBIS; 
2. SukBI; 
3. SBSN; dan/atau 
4. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan 

hukum lain yang memenuhi persyaratan: 

1. memiliki peringkat paling rendah peringkat 

investasi; 

2. aktif diperdagangkan; dan 

–6- 

3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

(4) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua 

belas) bulan terakhir berturut-turut; 

1. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan 

konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah 

dan/atau pembiayaan pemilikan rumah; 

1. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan 

dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 

110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit 

dan/atau plafon pembiayaan; 

1. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan 

kepada pihak terkait Bank; 

1. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 

(dua) tahun terakhir; 

1. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau 

pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan 

sejak tanggal penandatanganan perjanjian 

pemberian PLJP; 

1. baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan 

tidak melebihi batas maksimum pemberian 

kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan 

dan tidak melebihi plafon kredit atau 

pembiayaan; 

1. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad 

pembiayaan serta pengikatan agunan yang 

mempunyai kekuatan hukum; 

1. telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan 

atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap 

Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir; 

–7- 

1. dalam perjanjian kredit dan/atau akad 

pembiayaan antara Bank dan debitur atau 

nasabah tercantum klausul bahwa kredit 

dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada 

pihak lain; dan 

1. telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit 

dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang 

disampaikan secara berkala kepada Bank 

Indonesia. 

(5) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf e dan ayat (3) huruf d hanya dapat digunakan 

sebagai agunan PLJP dalam hal: 

1. Bank tidak memiliki surat berharga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a 

sampai dengan huruf c; atau 

1. Bank memiliki surat berharga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan 

huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan 

huruf c, namun tidak mencukupi untuk menjadi 

agunan PLJP. 

(6) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan 

sebagai agunan PLJP apabila pada saat permohonan 

PLJP Bank tidak memiliki surat berharga yang 

memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat 

berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP 

yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk 

menjadi agunan PLJP. 

(7) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat 

meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mencukupi. 

(8) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait 

dengan agunan PLJP. 

–8- 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, 

mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang 

dapat diagunkan, dan dokumen agunan diatur dalam 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan di antara ayat (1) 

dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

harus berada dalam kondisi bebas dari segala 

perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang 

dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank 

Indonesia. 

(1a) Bank menjamin agunan PLJP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 telah memenuhi seluruh persyaratan 

agunan PLJP. 

(2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau 

menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 yang masih dalam status 

sebagai agunan PLJP. 

(3) Bank harus mengganti agunan PLJP, apabila: 

1. agunan PLJP tidak memenuhi kondisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 

ayat (2); 

1. surat berharga yang diterbitkan oleh badan 

hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan 

peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf e angka 1 dan ayat (3) huruf d 

angka 1; 

1. terdapat pelunasan kredit dan/atau pembiayaan 

yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau 

nasabah Bank; dan/atau 

–9- 

1. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang 

diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan 

kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (4) huruf a, 

sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan 

dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon 

PLJP. 

(4) Penggantian agunan PLJP diprioritaskan dengan 

agunan berupa surat berharga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). 

(5) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat digunakan 

sebagai pengganti agunan PLJP apabila Bank tidak 

memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan 

agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi 

persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank 

tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. 

(6) Selama Bank Indonesia memproses penggantian 

agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pada periode pemberian PLJP, Bank tetap dapat 

mengajukan pencairan PLJP sepanjang terdapat 

plafon atau sisa plafon dan agunan PLJP yang 

mencukupi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penggantian agunan PLJP diatur dalam Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur. 

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, di antara ayat (3) dan 

ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta ayat 

(6) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

(1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar 

Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang 

memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk 

menjadi agunan PLJP. 

–10- 

(2) Bank menyampaikan laporan daftar Aset Kredit 

dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) secara berkala kepada Bank Indonesia 

dengan tembusan kepada OJK. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk posisi 

akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. 

(3a) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) mulai berlaku sejak laporan untuk posisi 

akhir bulan Juni 2020. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) 

setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk 

koreksi laporan. 

(5) Bank yang tidak menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

mengajukan PLJP dengan agunan Aset Kredit 

dan/atau Aset Pembiayaan. 

(6) Dihapus. 

(7) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk 

menyampaikan dokumen pendukung dari Aset Kredit 

dan/atau Aset Pembiayaan yang dilaporkan dalam 

laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penyampaian laporan daftar Aset Kredit dan/atau 

Aset Pembiayaan serta dokumen pendukung diatur 

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Permohonan PLJP diajukan oleh Bank secara tertulis 

kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada 

OJK. 

–11- 

(2) Permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 

1. surat pernyataan Bank bahwa: 
2. Bank mengalami Kesulitan Likuiditas 

Jangka Pendek; 

2. aset yang menjadi agunan PLJP berada 

dalam kondisi bebas dari segala perikatan, 

sengketa, sitaan, dan tidak sedang 

dijaminkan kepada pihak lain dan/atau 

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1); 

3. Bank tidak akan memperjualbelikan 

dan/atau menjaminkan kembali agunan 

PLJP yang masih dalam status sebagai 

agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2); 

4. Bank sanggup untuk membayar segala 

kewajiban terkait PLJP; 

5. Bank menjamin kebenaran data dan/atau 

dokumen yang disampaikan dan 

kesanggupan Bank untuk menyampaikan 

data dan/atau dokumen lain yang diminta 

oleh Bank Indonesia; dan 

6. Bank menjamin agunan PLJP telah 

memenuhi seluruh persyaratan agunan 

PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1a); 

1. surat pernyataan dari pemegang saham 

pengendali Bank bahwa pemegang saham 

pengendali Bank menjamin pelunasan PLJP 

serta sanggup untuk menerbitkan jaminan 

pribadi (personal guarantee) dan/atau jaminan 

perusahaan (corporate guarantee) yang disertai 

dengan daftar aset pemegang saham pengendali; 

1. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan 

untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka 

Pendek; 

–12- 

1. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP; 
2. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset 

Pembiayaan yang telah menjadi objek atau 

sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor 

akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau 

ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang 

melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal 

terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit 

dan/atau Aset Pembiayaan; 

1. surat persetujuan dari pihak yang berwenang 

sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran 

rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, mengenai permohonan 

PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai 

agunan PLJP; 

1. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga 

Bank, termasuk perubahannya; dan 

1. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia. 

(3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen 

yang disampaikan kepada Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

permohonan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur. 

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 tetap dan penjelasan ayat (2) 

Pasal 10 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan pasal demi pasal. 

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan 

PLJP sebelum jatuh waktu dalam hal menurut 

penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank 

Indonesia, Bank tidak lagi memenuhi 

–13- 

persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat 

kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2) huruf a. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian 

pencairan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur. Pasal II 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 April 2020 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

TTD 

PERRY WARJIYO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 April 2020 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 124 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 22/5/PBI/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK 

BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL 

1. UMUM Bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) secara nyata 

telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak besar bagi 

perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Sebagaimana halnya yang terjadi di negara lain, perekonomian 

Indonesia juga menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi sehingga 

diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun akibat 

penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 

mengakibatkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak berjalan 

secara normal. 

Mengantisipasi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 

l9), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan. Dalam peraturan dimaksud, telah diatur langkah antisipasi 

yang dilakukan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang 

dimitigasi bersama oleh otoritas di sistem keuangan melalui 

–2- 

pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dan koordinasi kebijakan 

dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 

Sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia terkait penanganan 

permasalahan likuiditas Bank dan dalam rangka mengantisipasi dampak 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan, Bank Indonesia perlu menyesuaikan beberapa pengaturan PLJP 

dengan filosofi dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang sebagaimana tersebut di atas antara lain penilaian mengenai 

pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan 

Bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank 

Umum Konvensional. 

1. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I Angka 1 

Pasal 2 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Penilaian OJK bahwa Bank yang mengalami 

Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek telah 

memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas 

dan tingkat kesehatan Bank untuk memperoleh 

PLJP didapatkan Bank Indonesia dari OJK. 

Persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat 

kesehatan Bank menunjukkan Bank dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik dan 

berkelanjutan (going concern) yang tercermin 

antara lain dari kecukupan permodalan dan 

indikator kinerja keuangan lainnya berdasarkan 

penilaian OJK terkini termasuk telah 

–3- 

memperhitungkan peristiwa setelah periode 

pelaporan (subsequent events). 

Huruf b Dihapus. 

Huruf c Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “mampu untuk 

mengembalikan PLJP” adalah Bank memiliki 

sumber dana untuk mengembalikan PLJP yang 

tercermin antara lain dari proyeksi arus kas Bank. 

Ayat (3) 

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas 

didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 

(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan 

PLJP. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 3 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a Cukup jelas. 

Huruf b Cukup jelas. 

Huruf c Cukup jelas. 

Huruf d 

SBN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP 

yaitu SBN yang dapat diperdagangkan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang 

diterbitkan oleh badan hukum lain” adalah obligasi 

korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan 

–4- 

oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang 

mengajukan permohonan PLJP. 

Angka 1 

Peringkat investasi atau investment grade 

mengacu pada hasil penilaian lembaga 

pemeringkat yang diakui oleh OJK. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a Cukup jelas. 

Huruf b Cukup jelas. 

Huruf c 

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP 

yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sukuk korporasi yang 

diterbitkan oleh badan hukum lain” adalah sukuk 

korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum 

Indonesia. 

Angka 1 

Peringkat investasi atau investment grade 

mengacu pada hasil penilaian lembaga 

pemeringkat yang diakui oleh OJK. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong 

lancar” adalah kualitas tergolong lancar 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

–5- 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank 

umum syariah dan unit usaha syariah. 

Huruf b Cukup jelas. 

Huruf c Nilai agunan yang digunakan yaitu nilai pasar 

berdasarkan hasil penilai independen paling lama 

2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal 

permohonan PLJP. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah 

pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai batas maksimum pemberian 

kredit bank umum atau batas maksimum 

penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum 

syariah dan unit usaha syariah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah 

restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank 

umum atau ketentuan yang mengatur mengenai 

penilaian kualitas aset bank umum syariah dan 

unit usaha syariah. 

Huruf f Cukup jelas. 

Huruf g Batas maksimum pemberian kredit atau 

penyaluran dana mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai batas maksimum pemberian kredit. 

Huruf h Cukup jelas. 

–6- 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan ”kantor akuntan publik” 

adalah kantor akuntan publik yang telah 

tercantum dalam daftar kantor akuntan publik 

yang diakui oleh OJK. 

Huruf j Cukup jelas. 

Huruf k Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “agunan lain” antara lain: 

1. saham Bank yang menerima PLJP milik pemegang 

saham pengendali; dan/atau 

1. aset tetap milik Bank yang menerima PLJP. 

Ayat (8) 

Yang dimaksud dengan “dokumen yang terkait dengan 

agunan PLJP” antara lain perjanjian kredit dan/atau 

akad pembiayaan antara Bank dengan debitur atau 

nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan 

atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau 

pembiayaan Bank, dan dokumen pendukung lainnya. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 5 Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 6 Ayat (1) 

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Kredit 

dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan terhadap Aset 

–7- 

Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang akan 

dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka 

mengantisipasi kebutuhan PLJP dengan agunan berupa 

Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3a) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar 

Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan jatuh pada hari 

Sabtu, hari Minggu atau hari libur maka batas waktu 

penyampaian adalah hari kerja berikutnya. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Dihapus. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara 

lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara 

Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan 

agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi 

agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank, laporan 

keuangan debitur atau nasabah Bank, dan dokumen 

pendukung lainnya. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 8 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a Cukup jelas. 

–8- 

Huruf b Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “dokumen yang 

mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi 

Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain 

proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) 

hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP. 

Huruf d Cukup jelas. 

Huruf e Cukup jelas. 

Huruf f 

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur 

dalam anggaran dasar atau anggaran rumah 

tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Huruf g Cukup jelas. 

Huruf h Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan 

antara lain mengenai: 

1. permintaan penilaian OJK terkait pemenuhan 

persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat 

kesehatan Bank; dan 

–9- 

1. pelaksanaan penilaian bersama mengenai 

pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan 

kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJP. 

Angka 7 

Pasal 15 

Ayat (1) Meskipun pencairan PLJP dihentikan sebelum jatuh 

waktu, pelunasan PLJP tetap dilakukan pada saat jatuh 

waktu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal II Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6508 

Unduh >> Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
Daftar Pertanyaan

---

Peraturan yang terkait
UU
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana >> Unduh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehata >> Unduh
PP
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional >> Unduh
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN 2020 >> Unduh
PerPres
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 >> Unduh
Kepres
Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran Corona Virus Sebagai Bencana Nasional >> Unduh
KepMen
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan >> Unduh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan >> Unduh
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239 Tentang PSBB DKI Jakarta; >> Unduh
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi >> Unduh
Pembatasan Pada Kendaraan Pribadi dan Umum >> Unduh
Penetapan PSBB Versi Kepolisian >> Unduh
PerMen
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB >> Unduh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 >> Unduh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaporan Pajak >> Unduh
PerGub
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB >> Unduh
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi >> Unduh
PerWal
Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 338 Tahun 2020 Tentang PSBB >> unduh
PerBup
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang PSBB >> unduh
Lembaga
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua PBI 19/3/PBI/2017 >> Unduh
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank >> Unduh
OJK Update No. 09-SPI/2020 Tentang PSBB >> Unduh

Bidang Peraturan lainnya …
Corona

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, Peraturan Bank Indonesia, PBI Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017, Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek, Bank Umum Konvensional, 
Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSSB, Provinsi Dki Jakarta, Corona Virus Disease 2019, COVID-19, Peraturan Gubernur, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB, 

Google mesin mencarinya
kekitaan adalah sumbernya
Disini #MasBro #MbakBro bisa meminta dicariin informasi apapun … hmm yang positif
Silahkan ngobrol sama kita ya.

Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.

Sumber tulisan
hukumonline.com dibaca 18:00 WIB pada hari Rabu tanggal 08 April 2020